DiksiNasi, Ciamis – Publik mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis untuk segera menyelidiki dugaan ketidakwajaran dalam pembayaran tunjangan anggota DPRD.
Mereka menilai, sistem tunjangan sewa rumah dan transportasi selama ini tidak transparan dan rawan disalahgunakan.
Masyarakat Pertanyakan Cara Pembayaran Tunjangan
Warga mempertanyakan apakah DPRD Ciamis menerapkan sistem lumpsum atau adcost dalam pembayaran tunjangan.
Sistem lumpsum memungkinkan pembayaran tanpa bukti transaksi, sedangkan adcost mewajibkan kwitansi sewa rumah dan tagihan transportasi sebagai dasar pencairan.
“Kalau pakai sistem adcost, harus ada bukti transaksi seperti kwitansi. Kalau tidak ada, itu bisa jadi celah penyimpangan,” ujar H. Dedi Setiabudi SH, pengamat kebijakan publik asal Ciamis, Rabu (07/05/2025).
Dedi menilai, DPRD perlu menjelaskan kepada publik sistem apa yang mereka gunakan dan apakah pelaksanaannya sesuai regulasi.
Jika mereka menggunakan lumpsum, maka harus ada dasar hukum yang kuat dan evaluasi berkala terhadap penggunaannya.
Kejari Harus Lakukan Pemeriksaan Komprehensif
Dedi mendesak Kejari Ciamis segera memeriksa mekanisme pembayaran tunjangan anggota DPRD.
Ia menekankan pentingnya audit terhadap legalitas, metode pembayaran, dan kesesuaian pengeluaran dengan peruntukannya.
“Dengan nilai tunjangan yang sangat besar dan kondisi fiskal yang terbatas, Kejari wajib memeriksa dan memastikan tidak ada penyimpangan,” tegas Dedi.
