Dialog Jadi Jalan Tengah
Iwan dan sejumlah pengusaha otobus yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus (Ipoba) tengah mendorong pembicaraan dengan pemerintah provinsi.
Mereka tidak menolak regulasi, namun meminta kejelasan teknis serta dukungan konkret.
“Jangan jadikan kami korban kebijakan yang tidak melibatkan pelaku lapangan. Kami hanya mengantar, bukan pengatur kebijakan,” kata Iwan.
Harapan untuk Pemerintah: Lindungi yang Paling Rentan
Asep Saepudin, pengusaha PO asal Ciamis, menyebut bahwa dampak larangan ini paling berat terasa oleh PO kecil yang hanya memiliki tiga atau empat armada.
“Kalau sebulan saja tidak jalan, itu cukup buat kami tutup. Kami bukan perusahaan besar,” ujarnya.
Asep berharap ada evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Perhubungan.
“Kalau memang study tour harus ada batasnya, tolong siapkan ekosistemnya. Dan bantu yang terdampak agar tetap bisa hidup,” tegasnya.
Kebijakan Sosial Harus Berbarengan dengan Tanggung Jawab Ekonomi
Kebijakan publik tidak cukup hanya bermodal niat baik.
Tanpa mitigasi dampak sosial dan ekonomi, keputusan tersebut bisa menjadi krisis bagi warga paling rentan.
“Larangan ini mungkin ada niat baik di baliknya.
Tapi di lapangan, ini seperti menghentikan mesin ekonomi warga kecil,” pungkas Asep.
