Alokasi Dana Pemkab Ciamis Tidak Tertata Baik, Ada Apa Sebenarnya?

Dengan defisit anggaran yang signifikan, banyak pekerjaan tak terbayar, memicu pertanyaan serius tentang pengelolaan keuangan daerah.

banner 468x60

Penurunan signifikan dalam pendapatan dan belanja daerah menjadi peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal masa depan Ciamis dan kesejahteraan rakyatnya,” tegas Prima.

banner 336x280

Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Pertanyaan

Sorotan keras datang dari Menteri Dalam Negeri yang mengkritik pengelolaan anggaran daerah yang tidak maksimal.

Kritik ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi mendalam.

Ketidaktransparanan dalam penggunaan dana publik, akan muncul anggapan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Prima menegaskan, “Kita menuntut transparansi penuh dan laporan yang jelas mengenai setiap rupiah yang pemerintah habiskan.”

Anggaran Harus Tepat Sasaran

Menurut Prima, alokasi anggaran haruslah tepat sasaran, terutama untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Anggaran yang tidak tepat sasaran hanya akan merugikan rakyat,” tambahnya.

Masa Depan Ciamis

Dalam konteks ini, Prima MT Pribadi menyuarakan kekhawatirannya terhadap masa depan Ciamis.

“Penyusutan signifikan dalam pendapatan dan belanja daerah adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal masa depan Ciamis dan kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya lagi.

Dengan seruan untuk transparansi dan akuntabilitas, Prima berharap pemerintah daerah Ciamis dapat memperbaiki pengelolaan anggaran

Tak lupa, memastikan untuk menggunakan setiap rupiah dengan benar untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita membutuhkan laporan yang jelas dan transparansi penuh. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan masa depan yang lebih baik bagi Ciamis,” tutupnya.

Kesimpulan

Kondisi keuangan Pemkab Ciamis yang defisit menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan pembangunan dan layanan publik.

Kritik dari Mendagri Tito Karnavian, serta pembahasan di DPRD menyoroti perlunya reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Tujuannya, tak lain dan tidak bukan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

banner 336x280