MBG Harus Libatkan Petani Lokal dan UMKM- Oleh: Prima MT Pribadi – Aktivis Poros Indoor
Diksinasi.co.id,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) layak diapresiasi sebagai langkah strategis dalam pemenuhan gizi anak bangsa.
Namun, program ambisius ini berisiko menjadi seremonial belaka apabila tidak berpijak pada dua hal mendasar: pemberdayaan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap standar operasional.
Petani dan UMKM Lokal: Bukan Sekadar Pemasok, tapi Pilar Ketahanan Pangan
Dalam pandangan saya, setiap dapur penyelenggara MBG baik milik yayasan maupun mitra pemerintah, seharusnya diwajibkan mengandalkan bahan baku dari petani lokal dan pelaku UMKM setempat.
Ini bukan semata soal efisiensi logistik atau penghematan biaya transportasi, tapi lebih dalam, ini menyangkut strategi besar kemandirian pangan daerah.
Koperasi petani, kelompok nelayan, dan peternak kecil harus menjadi bagian dari ekosistem MBG.
“Kalau negara hadir untuk gizi anak bangsa, negara juga harus hadir memperkuat ekonomi rakyat di sekitarnya,” tegas Prima.
Dalam Petunjuk Teknis MBG 2025 memang disebutkan bahwa pengadaan bahan pokok disarankan melalui Bumdes dan koperasi.
Namun dalam praktiknya, pelibatan tersebut masih sangat minim dan sporadis.
Gizi Seimbang Tidak Bisa Digantikan dengan Roti dan Susu Kotak
Saya mengingatkan bahwa kualitas makanan dalam program MBG tidak boleh dikompromikan dengan dalih efisiensi.
Di beberapa daerah, ada laporan penggantian makan siang bergizi dengan makanan instan seperti roti kemasan dan susu kotak.
Padahal, Juknis MBG 2025 jelas menyebutkan bahwa satu porsi makan siang harus memenuhi 30–35% Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian.
“Program ini bukan proyek sembako atau konsumsi darurat. Kita bicara soal masa depan kecerdasan anak bangsa. Gula tinggi pada roti kemasan bisa jadi bom waktu kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, pengelola dapur dan bidang gizi di tiap SPPG harus bertanggung jawab penuh pada mutu menu yang disajikan.
Kepatuhan Terhadap SOP, Juklak, dan Juknis Harus Total
Sebagai aktivis yang mengikuti kebijakan gizi nasional, saya menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus benar-benar patuh pada SOP, Juklak, dan Juknis yang telah disusun.