100 Hari Pertama Jeje Govinda: Kena Getah Sengketa Rotasi Mutasi Pejabat dari Pj Ade Zakir

Namun, hal ini tetap menimbulkan perdebatan di kalangan pejabat daerah.

DPRD Minta Evaluasi Open Bidding dan Proses Administrasi

Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa persoalan rotasi-mutasi ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintahan yang baru.

Selain itu, DPRD juga menyoroti seleksi terbuka atau open bidding lima jabatan eselon II yang berlangsung tanpa koordinasi dengan mereka.

“Jika tidak ada perbaikan dalam proses administrasi, hal seperti ini akan terus terjadi,” kata Mahdi.

DPRD akan segera memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta pejabat terkait untuk membahas langkah selanjutnya.

Mereka mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di lingkungan birokrasi dan masyarakat.

Fokus Jeje: Menata Ulang Pemerintahan dan Memastikan Stabilitas

Di tengah berbagai polemik yang ada, Jeje menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menata ulang pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia menolak terseret dalam konflik lama dan lebih memilih mencari solusi agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

“Kami ingin membangun Bandung Barat yang lebih baik, dan itu hanya bisa terjadi jika birokrasi solid dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan melihat apakah Jeje mampu mengatasi berbagai tantangan atau justru tersandera oleh polemik warisan Ade Zakir.

Yang jelas, ia bertekad untuk menjadikan 100 hari pertama sebagai fondasi perubahan nyata bagi Kabupaten Bandung Barat.