Mahasiswa menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh.
Mereka menilai KCD cenderung lepas tangan dan bersembunyi di balik struktur birokrasi provinsi.
“Pelayanan pendidikan tidak bisa berjalan setengah-setengah. Ini menyangkut masa depan generasi muda,” ucap Erwan menegaskan.
Bupati Sentil, Tapi Tetap Apresiasi
Meski telat dua tahun, kehadiran Kepala KCD dalam forum resmi tetap disambut sebagai langkah awal.
Dalam sambutannya di hadapan ratusan guru, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyentil sekaligus mengapresiasi.
“Semoga ke depan tidak ada lagi jarak antara lembaga vertikal dan pemerintah daerah,” ucapnya diplomatis.
Fokus Tangani ATS, Dukung Sekolah Rakyat
Di tengah polemik tersebut, Pemkab Ciamis tetap fokus menjalankan program strategis, salah satunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Erwan menyatakan kesiapan mendukung program Sekolah Rakyat hasil inisiasi Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan.
“Kalaupun harus rekrut guru baru atau kirim guru terbaik ke pusat, kami siap. Tapi kami tunggu juknisnya dulu,” kata Erwan.
Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menyasar kelompok masyarakat termiskin (desil 1), berbeda dari PKBM yang cakupannya lebih umum.
Program ini juga dinilai relevan bagi daerah dengan kantong kemiskinan ekstrem seperti Ciamis.
“ATS bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal akses belajar. Ini prioritas kami,” jelasnya.
PGRI Jawa Barat Siap Dukung Asal Jelas
Ketua PGRI Jawa Barat, Ahmad Juhana, juga menyambut positif wacana Sekolah Rakyat.
“Yang penting bukan status keanggotaan gurunya, tapi apakah programnya berpihak pada rakyat atau tidak,” katanya.
Ia juga menegaskan, PGRI mendukung setiap kebijakan selama orientasinya jelas dan mengedepankan hak belajar anak-anak Indonesia.
