Pemerintah Daerah di Persimpangan: Melawan atau Menyerah?
Fenomena Pokir bermasalah menempatkan pemerintah daerah pada dilema: melindungi integritas anggaran atau mengakomodir tekanan politik dari DPRD.
Tito mengingatkan, kepala daerah harus memprioritaskan program resmi pemerintahan ketimbang Pokir yang sarat kepentingan pribadi.
“Program kepala daerah adalah tanggung jawab utama pemerintahan. Jangan sampai tersandera Pokir. Kalau tidak hati-hati, bisa ikut terseret,” ujarnya.
Perlu Audit Menyeluruh, Bukan Sekadar Imbauan
Pengawasan yang lemah, membuat sulit melacak banyak proyek Pokir.
Menurut Agusandi, jalan satu-satunya adalah mengaudit semua Pokir secara menyeluruh dan terbuka ke publik.
“Banyak proyek Pokir itu dibagi-bagi. Jika tidak diaudit, akan terus jadi ladang korupsi terselubung. Terutama proyek infrastruktur skala kecil menengah,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar usulan Pokir tak lagi hanya bermodal janji kampanye, melainkan melalui verifikasi teknis dan musyawarah resmi seperti Musrenbang.
Akankah Pokir Direformasi atau Dibiarkan?
Dengan makin jelasnya pola penyimpangan, publik kini menunggu apakah pemerintah pusat akan mengambil langkah reformasi menyeluruh terhadap sistem Pokir DPRD.
Ataukah praktik ini akan terus menjadi ladang basah politik lokal?
Tito sudah memberi sinyal: aparat penegak hukum tinggal menunggu waktu. Tapi apakah cukup? Ataukah publik butuh lebih dari sekadar ancaman?
