DiksiNasi, Ciamis – Penilaian terhadap kinerja Penjabat (Pj) kepala daerah kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Hasil survei ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari Pj kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di wilayahnya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan bahwa Pj kepala daerah tidak memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan skor SPI.
Bahkan, beberapa daerah seperti DKI Jakarta mengalami penurunan nilai integritas.
Namun, sudut pandang berbeda disampaikan oleh pentolan Poros Indoor, Prima Pribadi, yang memberikan analisis tajam terkait permasalahan ini.
Prima Pribadi: “Pj Harusnya Lebih Peka”
Prima Pribadi, seorang pengamat yang vokal, menyoroti latar belakang Pj kepala daerah yang berasal dari KPK.
Menurutnya, dengan pengalaman yang dominan dalam bidang penindakan korupsi, para Pj seharusnya mampu mengantisipasi dan menangani indikasi tata kelola keuangan yang semrawut di daerah masing-masing.
“Seharusnya, dengan latar belakang dari KPK, Pj Bupati Ciamis, misalnya, lebih peka terhadap berbagai indikasi yang mencurigakan, khususnya pada alokasi anggaran,” ujar Prima.
Ia menambahkan, tata kelola keuangan di Ciamis, seperti pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan status defisit, menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan.
Kritik Tajam pada Pengelolaan Anggaran
Prima menggarisbawahi beberapa masalah utama yang mencerminkan buruknya tata kelola keuangan di daerah:
Pengalokasian anggaran yang tidak mencerminkan status defisit.
Banyak pos anggaran yang seharusnya sudah dibayarkan namun tidak terealisasi, baik dari APBN maupun APBD.
