DiksiNasi, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet, menggantikan beberapa menteri di akhir masa jabatannya.
Salah satu perubahan signifikan adalah penggantian Yasonna H Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dengan politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Langkah ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tanggapan PDIP
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya tidak mempermasalahkan keputusan Jokowi untuk mengganti Yasonna.
Menurutnya, PDIP telah memberikan kepercayaan penuh kepada Jokowi untuk menentukan kabinetnya.
“PDIP sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi atau tidak, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Said menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah memerintahkan kadernya untuk terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga tuntas.
“Yang penting pemerintahan ini ajek sampai 2024. Itu amanat konstitusi di PDI Perjuangan,” tegasnya.
Reshuffle Kabinet Jokowi Bagian dari Triangle Political Game
Meski demikian, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Deddy Yevri Sitorus, menilai reshuffle ini lebih bernuansa politik ketimbang konstitusional.
Menurutnya, keputusan Jokowi adalah bagian dari “triangle political game” yang bertujuan untuk menghadapi Prabowo Subianto, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik.
“Reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya.
