Bupati dan pejabat keuangan akan merasa terpaksa menjaga kelancaran TPP, bukan semata untuk memotivasi kinerja ASN, melainkan demi memastikan cicilan kredit berjalan mulus.

“Bupati sudah menurunkan anggaran TPP untuk menopang hidup ASN di luar gaji pokok. Jangan habiskan itu untuk utang demi gaya hidup,” tegas Dedi.

Pembanding: Daerah Lain Sudah Melarang

Fenomena ini tidak seragam di seluruh Indonesia.

Sejumlah daerah sudah menutup celah regulasi sejak dini.

Katingan, Kalimantan Tengah melarang ASN menggunakan TPP sebagai agunan karena sifatnya dinamis dan bisa berhenti sewaktu-waktu.

Ponorogo, Jawa Timur pernah gagal mencairkan TPP tenaga PPPK akibat defisit APBD.

Kasus itu mempertegas bahwa TPP tidak bisa diperlakukan setara dengan gaji pokok.

Dedi menilai langkah serupa harus segera diambil Ciamis.

“Pemda dan DPRD jangan menunggu masalah membesar. Mereka perlu mengeluarkan regulasi larangan penggunaan SK TPP sebagai agunan bank,” katanya.

Syarat yang Membuat TPP Mudah Hilang

ASN tidak selalu berhak atas TPP.

Mereka bisa kehilangan tunjangan jika:

APBD defisit atau anggaran tidak tersedia, sakit lebih dari 12 bulan, menjalani hukuman pidana dengan putusan tetap, mengambil cuti di luar tanggungan negara, atau diperbantukan ke instansi lain.

Dengan kondisi seperti ini, memperlakukan SK TPP sebagai jaminan sama saja dengan menggantungkan pinjaman pada sesuatu yang rapuh.

Jalan Keluar: Edukasi dan Regulasi Tegas

Dedi menegaskan dua langkah utama untuk mengakhiri budaya hutang ASN: larangan eksplisit penggunaan SK TPP sebagai agunan, serta literasi finansial yang lebih kuat bagi aparatur.

“Kalau tidak ada larangan, ASN akan terus menjadikan SK TPP sebagai ‘ATM darurat.’ Kalau tidak ada edukasi, mereka akan terus menggadaikan masa depan demi konsumsi,” ujarnya.

Fenomena SK TPP yang digadaikan ASN Ciamis menunjukkan wajah rapuh birokrasi daerah: regulasi longgar, budaya hutang meluas, dan APBD ikut tersandera.

Tanpa intervensi regulasi DPRD dan Pemda, praktik ini akan terus berjalan, mengikis integritas fiskal dan melemahkan profesionalisme ASN.