DiksiNasi, Ciamis – Fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ciamis yang menjadikan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Pegawai (SK TPP) sebagai jaminan pinjaman bank menguak sisi gelap birokrasi daerah.
Dugaan kuat, hampir 90 persen ASN sudah menggadaikan SK TPP mereka.
“Dugaan kami hampir 90 persen SK TPP ASN di Ciamis sudah menjadi jaminan pinjaman ke bank,” ujar pengamat kebijakan, Dedi Setiabudi, S.H,. Jum’at, (22/08/2025).
Bank Melihat Celah, ASN Terjebak Rayuan Pinjaman
Dugaan kuat, salah satu bank pemerintah secara terbuka menawarkan kredit berbasis SK TPP.
Bank melihat ASN sebagai debitur “nyaman”: status kepegawaiannya permanen, risiko gagal bayar rendah, dan pembayaran TPP relatif terjaga karena pemerintah cenderung mengutamakan stabilitas birokrasi.
ASN merespons tawaran itu dengan antusias.
Proses cepat dan plafon tinggi membuat mereka tak berpikir panjang.
Meski SK TPP tidak memiliki kepastian hukum seperti SK gaji pokok, banyak ASN merasa aman untuk menukarnya dengan pinjaman konsumtif.
Regulasi Longgar: SK TPP Bukan Dokumen Permanen
Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2025 menegaskan TPP hanya berlaku sesuai kinerja, disiplin, dan kemampuan fiskal daerah【perbupTPPCiamis2025】.
Artinya, SK TPP bisa dipangkas sewaktu-waktu jika APBD defisit atau ASN terkena sanksi.
Namun bank tetap memperlakukan dokumen itu seolah “emas cair”.
Mereka tidak mengacu pada kepastian hukum fiskal, melainkan pada keyakinan politik bahwa pemerintah akan selalu mencairkan TPP.
Celah inilah yang membuka pintu budaya hutang ASN.
Dampak Nyata: ASN Tersandera, APBD Ikut Tertekan
ASN yang meminjam dengan SK TPP kini hidup dengan penghasilan yang sudah “terpotong di muka.”
Jika TPP mereka terhenti, cicilan tetap berjalan, risiko kredit macet pun mengintai.
Dari sisi pemerintah daerah, posisi ini menimbulkan dilema.
