Pakar IT: Harus Ada SOP Digital untuk Instansi Pemerintah
Pakar IT asal Tasikmalaya, Hilman Nugraha, menilai kejadian ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola akun digital di lembaga negara.
“Ini bukan cuma soal bocor akun. Ini soal siapa yang pegang kendali, bagaimana akses dikelola, dan seberapa serius mereka menerapkan sistem keamanan,” tegas Hilman.
Menurutnya, pengelolaan akun resmi pemerintah seharusnya dengan perangkat khusus yang tidak bercampur dengan kepentingan pribadi.
Ia menyebut, selama manajemen akun masih longgar, kebocoran data atau konten tidak layak akan terus menghantui.
“Sistem bisa diretas, tapi yang lebih berbahaya adalah jika pengelolanya sendiri sembrono,” tambahnya.
Perlu Audit Digital dan Edukasi Rutin
Baik Hendri maupun Hilman sepakat bahwa tak boleh ada tawar menawar terkait perlindungan akun resmi lembaga pemerintah.
Pemerintah daerah perlu melakukan audit digital berkala, memperkuat SOP pengelolaan akun, serta memberikan pelatihan literasi digital bagi staf dan pejabat yang mengelola kanal media sosial lembaga.
“Di era keterbukaan informasi ini, reputasi lembaga bisa rusak hanya karena satu unggahan ceroboh,” pungkas Hilman.