DiksiNasi, Ciamis – Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR menuai polemik luas.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera menandatangani UU ini, sementara gugatan terhadapnya telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah kalangan menilai revisi ini sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia, memicu kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam ranah sipil.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa pengesahan hanya menunggu tanda tangan Presiden.
Namun, kritik tajam datang dari berbagai pihak yang menganggap revisi ini membuka celah bagi militer untuk kembali berperan di luar tugas pertahanan negara.
Isu ini pun memunculkan dampak psikologis bagi masyarakat, mulai dari rasa takut hingga potensi penurunan partisipasi politik.
Masyarakat dalam Bayang-Bayang Militerisasi
Kehadiran militer dalam ranah sipil tidak sekadar memengaruhi sistem pemerintahan, tetapi juga tatanan psikologis masyarakat.
Sejarah mencatat bahwa keterlibatan militer di ruang publik sering kali berdampak pada meningkatnya ketakutan sosial dan berkurangnya kebebasan berekspresi.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia.
Pasca-kudeta militer di Mesir, masyarakat menjadi lebih waspada dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, revisi UU TNI berpotensi menciptakan atmosfer serupa, di mana warga enggan menyuarakan pendapat karena takut akan tindakan represif.
Demokrasi dalam Ancaman: Menurunnya Partisipasi Politik
Salah satu dampak terbesar dari meningkatnya peran militer di ranah sipil adalah disorientasi identitas sipil masyarakat.
Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Namun, ketika kehadiran militer menguat, warga cenderung mengalami self-censorship atau menahan diri untuk tidak berpartisipasi.
Dalam teori political efficacy, individu yang merasa suaranya tidak akan berpengaruh dalam sistem politik akan cenderung menjadi apatis.
