DiksiNasi, Jakarta – Menanggapi pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di bulan Januari hingga Februari 2024, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan bahwa pencairan bansos pada awal tahun telah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
Dia menjelaskan bahwa penyaluran tersebut dilakukan karena memang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Pencairan bansos pada awal tahun sudah terjadi jauh sebelum saya menjadi Menteri Sosial. Itu pencairannya sudah bulan Januari karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita sangat harus disiplin untuk membantu mereka,” jelas Risma. Jumat, (05/04/2024).
Risma juga menjelaskan bahwa penyaluran bansos di Kementerian Sosial berlaku dalam bentuk transfer uang langsung ke rekening penerima manfaat.
“Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen,” tambahnya.
Mensos Risma Turun Langsung
Mengenai peran dalam penyaluran bansos, Risma menjelaskan bahwa dia akan turun langsung ke lapangan jika terdapat masalah besar atau perselisihan yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute, misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi. Kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong,” terang Risma.
Risma juga mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak lagi melanjutkan program bantuan pangan beras.
Risma menyebut, ini karena adanya persoalan terkait harga dan kualitas beras sesuai penuturan Bulog.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, juga menjelaskan bahwa perubahan bantuan sosial dari berupa barang menjadi uang tunai menciptakan perputaran ekonomi di daerah masing-masing.
Penjelasan Tambahan Mengenai Program Bansos
Menurut Sri Mulyani, penggantian bantuan sosial dalam bentuk beras menjadi uang tunai di Bapanas berlaku karena adanya keluhan mengenai kualitas beras yang tersimpan di Bulog.
Hal ini dapat menyebabkan reputasi negatif bagi pemerintah. Selain itu, penyaluran bansos dalam bentuk tunai juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah masing-masing.
Pertanyaan Hakim MK Arief Hidayat tentang Cawe-Cawe Jokowi
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat juga mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang dugaan Cawe-Cawe Jokowi dalam Pilpres 2024, terutama terkait pembagian bansos.
