Visi ini dijabarkan dalam lima misi utama:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
- Peningkatan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- Tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi layanan.
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana, menekankan bahwa RPJMD ini harus mencerminkan realitas di lapangan.
“Jangan sampai dokumen ini hanya menjadi rencana tanpa implementasi yang jelas. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang akan terbit,” tegasnya.
Harmonisasi dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi
FKP juga menghadirkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri serta Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait regulasi dan arah kebijakan pembangunan nasional serta provinsi.
Semoga sinkronisasi kebijakan ini dapat mempercepat realisasi dari rancangan program-program pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara berkahir dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, camat, instansi vertikal, dan organisasi masyarakat.
Kesepakatan ini menjadi dasar penyempurnaan dokumen Ranwal RPJMD sebelum penetapan secara resmi.
Dengan adanya forum ini, Pemkab Ciamis menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
