Program DSK Kabupaten Musi Rawas Diduga Jadi Ajang Pungli

DIKSI NEWS2 Dilihat

diksinasinews.co.id, Musi Rawas, Sumsel – Dana Santunan Kematian (DSK) merupakan salahsatu program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) dibawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratna Machmud dan Hj. Suwarti diduga dijadikan ajang pungli oleh salahsatu oknum Kepala Dusun (Kadus) di Desa Megang Sakti V.

Kepada wartawan, salah seorang warga Dusun 06 Desa Megang Sakti V berinisial (P) mengaku dalam mengurus DSK senilai Rp.3 juta untuk suaminya dia diminta membayar uang sebesar Rp.400 ribu dengan dua kali pembayaran oleh kadusnya berinisial (EI), menurut (P) pungutan tersebut terkesan seperti diharuskan untuk bayar.

“Diawal saya sudah bayar dua ratus ribu rupiah Mas, nah waktu pencairan dari Bank Sumsel, saya diminta lagi dua ratus ribu rupiah, bahkan saya diikuti sampai rumah oleh pa kadus untuk bayar uang yang dua ratus lagi. Jadi totalnya empat ratus ribu rupiah mas,” ungkapnya.

Bukan hanya (P) warga Dusun 06 Megang Sakti V lain berinisial (J), juga diduga mengalami hal yang sama, hanya saja (J) diminta bayar Rp.300 ribu. Dari kasus ini diduga adanya pungutan yang sama dalam urusan santunan kematian kepada warga lainnya.

Namun ketika dikonfirmasi langsung ke Kadus berinisial (EI) membantah hal itu, meskipun pihak Media telah menjelaskan bahwa sumber informasi adalah dari warganya sendiri yang merasa dirugikan.

“Siapa sumber dan mana buktinya, pencairan santunan kan langsung lewat rekening,”jelasnya saat ditemui Wartawan Media Sekitar Silampari dikediamannya, Sabtu (20/11/2022)lalu.

Terkait hal ini Ketua DPW Lembaga Garuda Sakti (LGS) Sumsel, Binsar Siadari menyayangkan dugaan pungli dalam mengurus dana santunan kematian tersebut.

“Dugaan ada pungli didalam dana santunan kematian ini, sangatlah kita sayangkan, andai itu nantinya benar, kok bisa-bisanya masih ada oknum yang mengambil kesempatan, kan sangat menyakitkan bagi keluarga yang berduka dan menurut saya itu sangat keterlaluan dan juga memalukan,” tegasnya.

Lebih lanjut Ketua LGS ini meminta pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus ini, terlepas besar kecilnya nilai kerugian yang ditimbulkan. Namun hal ini menyangkut sosial, yang mencederai kepentingan masyarakat yang tidak bisa dibiarkan, supaya jangan terulang lagi kedepannya.

Sementara itu kepada wartawan Kades Megang Sakti V, Raswandi mengatakan, bisa saja biaya yang dikatakan oleh warganya untuk urusan santunan kematian sudah merupakan kesepakatan kedua belah pihak.

“Sebab kemungkinan besar andaikan tidak dibantu oleh perangkatnya, warga yang dimaksud tidak dapat mengurus dana santunan kematian, tanpa pendampingan seperti Kadus, jadi wajar kan kalau ngurus ke Muara Beliti itu butuh biaya minyak kendaraan dan juga biaya yang lain-lain,” jelas Raswandi. (Bahtum)