Larangan Study Tour KDM Menggoyang Keseimbangan Ekonomi Keluarga Kecil di Jawa Barat

Kebijakan Tanpa Kompensasi: Ribuan Rumah Tangga Sopir Bus Wisata Terdampak

banner 468x60

DiksiNasi, CIAMISDi balik kebijakan larangan study tour sekolah ke luar Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM), terdapat ribuan rumah tangga yang kini bergulat dengan ketidakpastian.

Bukan guru atau siswa yang paling terpukul, melainkan sopir, kernet, dan para pekerja lepas di sektor transportasi wisata yang kini terpaksa menghentikan roda penghidupan mereka.

“Istri bingung harus masak pakai apa. Dua minggu saya tidak narik, tagihan kuliah anak mulai datang,” tutur Egi, sopir bus pariwisata yang biasa membawa rombongan pelajar ke Yogyakarta atau Bandung. Kamis, (26/06/2025).


Studi Tour Dilarang, Pendapatan Hilang

Sejak kebijakan larangan study tour ke luar Jabar berlaku melalui surat edaran resmi, PO pariwisata di berbagai kota mulai terdampak.

Belasan bus yang biasanya aktif tiap pekan kini terparkir tak berdaya.

Iwan Hernawan, Kepala Operasional PO Sumberjaya di Ciamis, menyebut situasi ini sebagai darurat sosial.

“Sopir tidak jalan, mereka tidak mendapat gaji. Pendapatan PO anjlok, sementara tetap harus membayar cicilan armada,” kata Iwan, Kamis (26/06/2025).

Menurutnya, bukan hanya sopir dan kernet yang terpukul. Para petugas perawatan, pencuci bus, hingga staf administrasi juga kehilangan aktivitas dan penghasilan.

“Ini bukan sekadar bisnis, ini soal nasi. Banyak keluarga kecil yang hidup dari satu armada bus,” tegasnya.


Sistem Reguler Bukan Jalan Keluar

Pemerintah memang tidak melarang operasional bus secara umum.

Namun, Iwan menilai bahwa mengalihkan bus wisata ke jalur reguler bukan solusi realistis.

“Izin trayek berbeda, pasar berbeda. Kalau semua PO dipaksa masuk ke jalur reguler, yang ada justru tambah rusak pasarnya,” ujarnya.

Egi menambahkan, sopir pariwisata sudah terbiasa dengan ritme kerja yang fleksibel.

“Bawa rombongan itu beda. Kalau masuk ke trayek reguler, harus belajar lagi, belum tentu langsung bisa,” katanya.


Potret Ketimpangan: Kebijakan Tanpa Alternatif

Kebijakan Gubernur KDM memang berangkat dari semangat membangun wisata dalam provinsi.

Namun, banyak pihak menilai, ekosistem pendukung wisata lokal belum memadai.

“Kalau sekolah hanya boleh melakukan study tour dalam Jabar, tapi destinasinya belum siap, maka tour batal total,” ujar Iwan.

Ketika sekolah batal berangkat, PO tidak jalan.

Saat PO tidak jalan, keluarga pekerja kehilangan penghasilan.

Ketika penghasilan hilang, urusan dapur ikut padam.

banner 336x280