Salah satunya adalah program makanan gratis bagi siswa dan ibu hamil yang membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp100 triliun.
Menunggu Kepastian Efisiensi Anggaran
Terkait angka pasti efisiensi yang dapat Pemkab Ciamis capai, Andang menyebutkan bahwa proses perhitungan masih berlangsung.
“Kita masih menghitung berapa kebutuhan real-nya. Nanti kita pastikan agar tetap efisien, tapi pelayanan masyarakat tetap maksimal,” ucapnya.
Dengan kebijakan ini, semoga Pemkab Ciamis dapat menjalankan program secara lebih efektif serta memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran teralokasi dengan tepat.
“Kami mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan produktif,” pungkasnya.
Evaluasi Kemungkinan Pinjaman Daerah
Dalam upaya menutupi defisit, opsi pinjaman daerah masih dalam kajian.
Mengutip kompas.com, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyarankan agar Pemkab Ciamis lebih mengutamakan efisiensi ketimbang berutang.
“Kita harus memastikan bahwa penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran. Jika memungkinkan, hindari utang dan lakukan efisiensi dulu,” tegas Bey saat melantik Budi Waluya menjadi Pj Bupati Ciamis beberapa waktu silam.
Pemerintah daerah pun harus memperkuat sinergi dengan pihak swasta, BUMD, dan investor lokal guna membuka peluang pendapatan baru tanpa menambah beban fiskal.
Menghadapi defisit anggaran Rp200 miliar, Pemkab Ciamis berusaha menyeimbangkan keuangan daerah melalui efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan.
Sementara kemungkinan pinjaman masih dalam pertimbangan, prioritas utama tetap pada pengelolaan anggaran yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
