Di Tengah Defisit, Publik Menuntut Akuntabilitas
Fakta lain yang memperkeruh suasana: Kabupaten Ciamis sedang mengalami defisit anggaran.
PAD pun belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Di tengah kondisi ini, pemberian tunjangan besar kepada legislatif seolah menjadi ironi yang sulit logika publik terima.
“Anggaran kita defisit, PAD minim. Tapi tunjangan dewan tetap jalan mulus. Ini yang membuat masyarakat geram,” ujar Dedi.
Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan belanja rutin, khususnya yang menyangkut pejabat publik.
“Kita butuh pemimpin yang berani memangkas pos anggaran tidak produktif. Kalau tidak, defisit akan terus menghantui dan pelayanan publik akan tetap jalan di tempat,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan: Perlu Peninjauan Menyeluruh
Di tengah desakan efisiensi, publik menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh atas pemberian tunjangan kepada anggota legislatif.
Hal ini penting agar setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar berdampak pada pelayanan publik.
“Kondisi keuangan kita masih defisit, PAD juga minim. Harusnya ada langkah konkret dari dewan untuk ikut menyehatkan APBD, bukan justru memperbesar beban belanja tetap,” lanjut Dedi.
Menurut Dedi, Pemkab juga perlu meninjau kembali seluruh skema tunjangan dan menyelaraskannya dengan prinsip efektivitas dan akuntabilitas anggaran.
“Kalau mau serius membenahi keuangan daerah, jangan hanya menyasar sektor teknis. Evaluasi belanja politis seperti ini juga wajib terlaksana,” pungkasnya.
