Kritik Prabowo terhadap Tantiem Komisaris
Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pembagian tantiem yang dianggap tidak adil.
Ia menyinggung komisaris yang hanya hadir rapat sebulan sekali, namun tetap menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” kata Prabowo saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR. Jumat, (15/08/2025).
Prabowo menegaskan komisaris harus memberi nilai tambah nyata bagi perusahaan, bukan sekadar menjadi beban.
Karena itu, ia memutuskan menghapus hak tantiem bagi komisaris BUMN.
Efisiensi Rp8 Triliun dari Penghapusan Tantiem
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri.
Sebelumnya, BPI Danantara melalui CEO Rosan Perkasa Roeslani sudah menyampaikan bahwa penghapusan tantiem bisa menghemat anggaran hingga Rp8 triliun per tahun.
“Penghematannya itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kami bikin lengkap,” ujar Rosan.
Selain menghapus tantiem, Prabowo juga berencana memangkas jumlah komisaris.
“Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang. Kalau bisa, cukup empat atau lima, dan saya hilangkan tantiem,” tegasnya.
Deduksi: Tantiem dan Masa Depan BUMN
Penghapusan tantiem komisaris BUMN menjadi langkah korektif terhadap sistem insentif yang timpang.
Kebijakan ini tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi juga upaya memperkuat prinsip value for money dalam tata kelola perusahaan negara.
Dampaknya bisa signifikan.
Dana yang tadinya mengalir ke bonus pejabat dapat berpindah alokasi untuk memperbaiki layanan, memperkuat modal usaha, dan meningkatkan daya saing BUMN.
Namun, tantangan muncul: apakah tanpa tantiem, komisaris akan tetap bekerja optimal atau justru kehilangan motivasi?
Publik kini menunggu implementasi kebijakan ini.
Yang jelas, wacana tantiem telah membuka ruang diskusi lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas, dan fungsi strategis BUMN di tengah kepentingan negara dan masyarakat.
Komentar