DiksiNasinews.co.id, Ciamis – Lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor pelanggaran, merupakan indikasi bahwa Ciamis masih memiliki tantangan dalam menjalankan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.
Peristiwa bocornya data pelapor dalam dugaan penyelewengan dana desa yang melibatkan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Barisan Patriot Bela Negara (BPBN), Hardedi Suharto, beberapa waktu lalu, menjadi bukti konkret atas ketidaksiapan tersebut.
Akibat bocornya data yang berisikan informasi penting, yang mengakibatkan Hardedi menjadi korban intimidasi, Toni Ichlas, seorang tokoh dan pemerhati dari Ciamis, menyatakan keprihatinannya. Baginya, keamanan dan kenyamanan pelapor adalah aspek yang harus diutamakan.
Toni mengungkapkan, “Salah satu alasan mengapa pelapor harus mendapat jaminan kerahasiaan adalah faktor keamanan pelapor. Bocornya data ini, jangan mendapat respon secara arogan oleh pihak yang terlapor. Harus mengantisipasi dampak dan risiko yang muncul, akibat bocornya laporan dan identitas pelapor.”
