Kritik ini mendapat dukungan dari berbagai pengamat olahraga yang menilai perlu adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja KONI.
Pernyataan Oegroseno tersebut menjadi refleksi penting, terutama ketika ia menyebut bahwa tidak sedikit organisasi olahraga yang merasa terhambat oleh ketidakjelasan peran KONI.
Video tersebut memancing diskusi hangat di kalangan pegiat olahraga, mempertanyakan apakah KONI masih relevan dengan visi pembangunan olahraga di Indonesia.
Perspektif Ketua Umum KONI Bali
Di sisi lain, Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi, memiliki pandangan yang berbeda.
Dalam keterangannya, Suwandi menjelaskan bahwa Permenpora No. 14 Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah untuk menyelaraskan tata kelola olahraga dengan standar internasional.
Menurutnya, langkah ini justru harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan yang ada di tubuh Organisasi ini.
“Kita harus bersikap terbuka terhadap perubahan. Regulasi ini tercipta bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menyempurnakan tata kelola yang selama ini tuai anggapan kurang efektif,” ungkap Suwandi.
Suwandi juga menambahkan bahwa konflik antara KONI dan Permenpora bisa teratasi dengan dialog konstruktif, bukan dengan saling menyalahkan.
Ia mengajak semua pihak untuk berfokus pada tujuan utama: memajukan olahraga Indonesia di kancah internasional.
Mencari Titik Temu
Perdebatan terkait Permenpora No. 14 Tahun 2024 dan peran KONI menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi olahraga di Indonesia.
Pendekatan dialog antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, KONI, dan cabang olahraga, menjadi krusial untuk menyelesaikan polemik ini.
Saat ini, masyarakat olahraga menanti langkah konkret dari pemerintah dan KONI untuk menjawab pertanyaan besar: ke mana sebenarnya arah Organisasi ini?
Titik temu ini, semoga bukan hanya sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang mengedepankan kemajuan olahraga nasional di atas kepentingan kelompok.
