“Kalau bukan softwarenya yang jadi celah, ya hardwarenya. Kalau bukan keduanya, ya manusianya,” tegasnya.
Pemerintah Baru Bergerak Setelah Kecolongan
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons kebocoran ini dengan menyatakan tengah melakukan penyelidikan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut sudah meminta Diskominfo berkoordinasi dengan Direktorat Cyber Crime Polda Jabar.
“Kami belum tahu secara pasti dari mana kebocoran ini berasal, dan bagaimana bentuk data yang bocor. Informasinya masih bersifat dugaan,” kata Erwan.
Jumlah data yang bocor menurut perkiraan mencapai 9 persen dari total penduduk Jawa Barat, atau sekitar 4,6 juta orang.
Pemprov Jabar juga mengimbau masyarakat agar waspada dan tidak sembarangan membagikan data pribadi, terutama kepada layanan tak resmi.
Saatnya Negara Belajar dari Komunitas Siber
Kasus ini seharusnya menjadi momentum introspeksi nasional: Indonesia bukan kekurangan ahli, tetapi gagal merangkul mereka.
Komunitas siber yang selama ini berada di pinggir kekuasaan justru menyimpan potensi besar untuk melindungi negara.
“Kami tidak pernah tidur. Kami tahu celah-celah yang tak terlihat oleh pemerintah. Yang kami butuhkan hanya kepercayaan dan ruang untuk berkontribusi, bukan stigma kriminal,” pungkas Dika penuh makna.
“Kami Bisa Lindungi Negara, Tapi Malah Dituduh Penjahat”
Komentar