Penyakit Kronis, Banyak Daerah yang Serap APBD di Injury Time

banner 468x60

Pemerintah daerah yang telah menggunakan platform digital dalam penganggaran ternyata masih lambat dalam penyerapannya. Padahal, selain untuk transparansi, digitalisasi sistem penganggaran seharusnya mempermudah penyerapan karena diketahui dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pembelanjaan.

Proyek fisik yang ada di beberapa dinas di daerah banyak terlambat karena proses pelelangan lambat, sehingga berdampak pada serapan anggaran APBD rendah. Proses lelang karena dari kelompok kerja banyak yang masih belum menyelesaikan proses pelelangan.

banner 336x280

Proyek fisik proses pelelangan agar secepatnya bisa diselesaikan agar serapan anggaran bisa tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di Daerah.

Diantaranya faktor penganggaran yang dipengaruhi oleh proses perencanaan, lamanya proses pembahasan oleh DPRD dan kesalahan dalam penentuan kode akun anggaran dalam pembuatan RKA oleh SKPD.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi yaitu faktor pelaksanaan. Faktor pelaksanaan dipengaruhi oleh sumber pendapatan transfer yang baru diterima oleh Kas Daerah di akhir tahun, Pendapatan tidak sesuai target, dan kehati-hatian pegawai dalam membelanjakan anggaran. Faktor selanjutnya adalah faktor pengadaan barang dan jasa.

Faktor pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh DED dan proses lelang serta spesifikasi barang tidak sesuai kebutuhan sehingga memakan waktu yang lebih lama.

Sedangkan pada faktor sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh rotasi dan mutasi pegawai serta kualitas SDM.

Faktor-faktor penyebab penumpukan penyerapan belanja modal di daerah berdasarkan beberapa jurnal research yaitu dana belanja modal yang tidak sedikit, ketersediaan dana yang ada di kas daerah, pengerjaan konstruksi fisik yang belum selesai dilaksanakan, serta pencairan belanja yang hanya bisa dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai.

Keterlambatan pekerjaan konstruksi jalan di pemerintah daerah yang tidak kalah penting juga di bebarapa daerah ada pihak legislative yang “terkesan” lambat pada proses awal pengesahan APBD.

 

 

 

 

banner 336x280