Hal ini semakin kuat dengan pernyataan Armina yang mengakui adanya perbedaan antara proposal pengajuan dan pelaksanaan program.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan rinci, pihaknya justru mengarahkan pertanyaan lebih lanjut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jika memang ada perbedaan dalam pelaksanaan program, seharusnya DPKP menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat, bukan malah menyulitkan akses terhadap informasi tersebut. Ini justru menimbulkan lebih banyak spekulasi,” ujar salah satu warga yang kecewa dengan jawaban DPKP.
Transparansi: Kunci Membangun Kepercayaan Publik
Ketertutupan dalam pengelolaan anggaran publik hanya akan menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Publik berhak mengetahui bagaimana dana Rp12 miliar digunakan, terutama karena sumber dana program ini adalah pajak rakyat.
Transparansi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab hukum dan setiap lembaga pemerintahan harus memenuhinya.
“Ketika informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik sulit kita akses, maka muncul potensi ketidakpercayaan dan spekulasi di masyarakat,” tegas warga yang mengajukan permohonan informasi tersebut.
Jika DPKP Ciamis ingin membangun kredibilitasnya kembali, langkah pertama yang harus terjadi adalah membuka akses informasi secara transparan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang mengalir benar-benar untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Publik menantikan langkah nyata dari DPKP Ciamis dalam memberikan keterbukaan informasi.
Sebab, tanpa transparansi, kepercayaan terhadap institusi ini akan semakin terkikis, dan dugaan adanya praktik penyalahgunaan anggaran akan semakin menguat.
