Komisi A Cenderung Ambigu, DPMD dan Kades Bungkam
Ketua Komisi A, Yoyo Wahyono dari PAN, terlihat setengah hati dalam menyikapi masalah ini.
“Kami akan merekomendasikan kajian lebih lanjut oleh dinas terkait. Soal pengulangan seleksi atau tidak, masih perlu pendalaman,” katanya.
Pernyataan ini mencerminkan ketidaktegasan sekaligus membuka celah masuknya desakan politik ke dalam urusan administratif desa.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Ape Ruswanda dan Kepala Desa Makmun memilih diam, memperkuat kesan bahwa tekanan politik mungkin sedang bekerja di belakang layar.
Aktivis Pertanyakan Keberadaan BPD
Aktivis Poros Indoor, Prima MT Pribadi, secara tajam mempertanyakan hilangnya peran BPD dalam konflik ini.
“Kenapa persoalan ini tidak selesai di tingkat desa? Apa fungsi BPD kalau konflik warga langsung ke DPRD? Ini bukan mekanisme eskalasi yang sehat,” tegasnya.
Menurut Prima, intervensi DPRD dalam seleksi perangkat desa hanya akan menciptakan preseden buruk: siapa yang dekat dengan kekuasaan akan lebih mudah mengutak-atik hasil seleksi.
“Ini soal hukum, bukan soal suara terbanyak,” tambahnya.
