DiksiNasi, CIAMIS – Sorotan terhadap penggunaan anggaran tunjangan sewa rumah untuk anggota DPRD Kabupaten Ciamis terus bergulir.
Kali ini, kritik tajam datang dari masyarakat yang mempertanyakan keadilan anggaran di tengah tekanan defisit dan utang daerah yang harus segera dilunasi.
Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, hingga aparat penegak hukum mulai menyoroti besaran dana yang dialokasikan untuk fasilitas pribadi wakil rakyat itu.
Kejaksaan Negeri Ciamis pun menyatakan tengah melakukan langkah awal menanggapi isu tersebut.
“Sejak ada pemberitaan di berbagai media online tentang tunjangan sewa rumah anggota dewan yang nilainya dinilai fantastis, kami langsung berkomunikasi dengan Sekwan untuk meminta data. Tapi hingga kini, data itu belum kami terima,” ujar Kasi Pidsus Kejari Ciamis, M Herris Priyadi, SH,. Jum’at, (16/05/2025).
Langkah ini, kata Herris, merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi masyarakat, baik secara tertulis, melalui media sosial, maupun kanal pemberitaan daring.
Ketimpangan Prioritas Anggaran
H. Dedi Setiabudi, tokoh masyarakat yang terkenal vokal dalam isu-isu publik, menilai bahwa anggaran sewa rumah tersebut mencerminkan ketimpangan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah.
“Di satu sisi pemerintah diminta berhemat, tapi di sisi lain ada anggaran cukup besar untuk hal yang bersifat pribadi. Jika ada masalah infrastruktur, yang disalahkan tetap bupati, bukan anggota dewan,” kritik Dedi.
Ia menekankan bahwa penataan anggaran harus berpihak pada kebutuhan publik, bukan pada kepentingan elite politik.
Evaluasi Menyeluruh Sangat Mendesak
Aktivis Ciamis, Turehan Ashuri, juga menyuarakan keprihatinan yang sama.
Ia menilai anggaran sewa rumah anggota DPRD seharusnya menjadi prioritas evaluasi, mengingat tidak semua pihak merasakan manfaat dari dana tersebut.
