Ketua DPRD Ciamis Usulkan Hapus Anggaran Bansos, Pemerhati Sosial Berpendapat Lain

Usulan penghapusan Bansos oleh Ketua DPRD memang memunculkan diskusi serius tentang prioritas anggaran daerah.

banner 468x60

DiksiNasi, Ciamis, Jawa Barat – Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana, mengusulkan agar menghapus anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis mulai tahun 2026.

Usulan ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang digelar di Aula Adipati Angganaya, Bappeda Ciamis, Kamis (16/01/2025).

Mengutip CiamisZone.id, Nanang menyebut jika penghapusan bansos atau dana hibah Pemkab kepada sejumlah organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah, terutama pada alokasi dana yang bersifat konsumtif.

“Biarkan mereka bekerja secara mandiri untuk menjalankan organisasinya. Mampu tidak mereka berjalan tanpa Bansos APBD?” ujar Nanang.

Sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Ciamis, Nanang mengaku tidak keberatan dengan penghapusan tersebut.

Respon Pj Bupati dan Sekda Ciamis

Ia menegaskan bahwa organisasi seperti Pramuka dapat tetap berjalan dengan mengandalkan iuran anggota.

Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, bersama Sekda, H Andang Firman, juga merespons positif gagasan tersebut.

“Kenapa tidak? Jika memang efisiensi APBD mengharuskannya, ya kita hapus saja,” tegas Budi.

Namun, Andang menambahkan bahwa usulan tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai dampaknya terhadap kebutuhan anggaran.

Pernyataan Ketua DPRD Ciamis, H. Nanang Permana, yang mengusulkan penghapusan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dalam APBD mulai tahun 2026, menuai kritik tajam dari pemerhati sosial Muhammad Alif (bukan nama sebenarnya).

Menurutnya, usulan tersebut mengabaikan manfaat besar yang dapat dihasilkan oleh Bansos jika dikelola secara tepat guna, terutama dibandingkan dengan anggaran pokok pikiran (Pokir) yang dialokasikan untuk hibah ke media.

Evaluasi Hibah Pokir ke Media

Alif menyoroti bahwa anggaran hibah ke media yang bersumber dari Pokir DPRD kerap tidak melalui evaluasi dan terkesan jor-joran.

Ia menilai, media yang menerima dana tersebut sering kali tidak memiliki kualifikasi memadai, bahkan terkesan abal-abal.

“Masalahnya, hibah ini tidak langsung terasa manfaatnya oleh masyarakat, berbeda dengan Bansos yang penyalurannya dapat memberikan dampak luar biasa jika tersalurkan secara tepat,” tegasnya.

banner 336x280