“Ini penyegaran. Kami ingin roda organisasi berjalan lebih sehat,” ujar Mas Ahim.
Ia menambahkan bahwa perjuangan PPDI hari ini harus bergeser dari semata-mata menuntut hak, menuju penguatan kapasitas dan kualitas perangkat desa itu sendiri.
“Kalau SDM dan kualitas kerjanya naik, kesejahteraan akan mengikuti. Kita bukan sekadar teriak soal tunjangan, kita juga ingin berkontribusi menyusun sistem pemerintahan desa yang kuat,” ucapnya.
Dari Siskedes hingga RAB: Masalah Nyata di Lapangan
Mas Ahim mengungkapkan sejumlah tantangan, seperti kendala dalam penggunaan sistem digital seperti Siskedes yang masih menyulitkan.
Ia menyoroti perlunya admin teknis di tingkat kecamatan agar tidak selalu bergantung pada kabupaten.
Ia juga menggarisbawahi belum seragamnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang menurutnya menjadi tuntutan paling krusial hari ini.
“Saya malu, kita diminta buat RAB yang akuntabel, tapi kemampuan belum merata. Pelatihan harus berdasarkan job description,” tuturnya.
Menakar Ulang Peran dan Status Perangkat Desa
Sebagai penutup, Mas Ahim menegaskan enam agenda besar yang tengah dia perjuangkan: kenaikan Siltap, THR, jaminan pensiun, gedung sekretariat, pelatihan, dan tunjangan kerja.
“Perangkat desa bukan anak buah kepala desa. Mereka mitra strategis. Kita harus tempatkan secara profesional,” kata dia dengan nada serius.
Pelantikan kali ini bukan sekadar pergantian nama di papan organisasi.
Ia mencerminkan semangat baru: menata ulang ulang posisi perangkat desa dalam struktur pemerintahan dengan cara yang lebih adil dan bermartabat.
