Alokasi anggaran yang tidak pro-rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perangkat desa, dan guru.
“Pj Bupati seharusnya memahami bahwa tata kelola keuangan daerah seperti ini hanya akan memperburuk situasi. Tidak ada prioritas yang jelas, bahkan kewajiban utama pun terabaikan,” tegas Prima.
SPI: Peringatan atau Pembenaran?
Hasil SPI yang dirilis KPK sebenarnya menunjukkan kenaikan skor integritas nasional dari 70,97 pada tahun sebelumnya menjadi 71,53.
Namun, menurut Prima, kenaikan ini tidak cukup memberikan gambaran positif jika tata kelola pemerintahan daerah masih bermasalah.
“Kenaikan skor tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk mengabaikan permasalahan mendasar. KPK perlu lebih serius dalam menempatkan orang-orang yang kompeten dan memahami pentingnya reformasi tata kelola di daerah,” katanya.
Tantangan dan Harapan
Prima juga menantang Pj kepala daerah untuk lebih transparan dan akuntabel.
Ia menyebut bahwa tugas Pj bukan hanya sebagai pengisi kekosongan, tetapi sebagai ujung tombak reformasi di daerah.
“Harus ada evaluasi yang lebih menyeluruh, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Jika Pj tidak mampu memberikan perbaikan signifikan, maka reformasi yang diharapkan akan menjadi sekadar angan,” tutup Prima.
Pendapat Prima Pribadi ini menjadi pengingat bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan memerlukan komitmen lebih dari sekadar keberadaan Pj kepala daerah.
Dengan melibatkan berbagai pihak dan memperbaiki sistem secara menyeluruh, semoga integritas pemerintahan daerah dapat benar-benar meningkat.
