Birokrasi Lemah, Merugikan Masyarakat
Absennya ratusan mobil dalam apel kendaraan ini, tanpa ada penjelasan resmi dari pemegang fasilitas.
Beberapa pihak berdalih mobil berada di luar kota atau menggunakannya untuk keperluan mendesak.
Bamun, banyak yang tidak bisa menunjukkan dokumen sah.
“Ini bentuk pengabaian terhadap aset publik. Aset itu bukan milik pribadi ASN, tapi milik rakyat,” ujar Plt Kepala BKAD Indramayu, Ahmad Syadali.
Ia menyatakan akan mengintensifkan pelacakan dan tak segan menyerahkan temuan ke aparat penegak hukum.
Transparansi Jadi Keharusan, Bukan Pilihan
Kejadian ini juga memunculkan tuntutan baru dari masyarakat agar pengelolaan aset daerah berlangsung secara transparan dan publik bisa mengaksesnya.
Tidak cukup hanya dengan apel tahunan, tetapi perlu sistem digital yang mampu melacak setiap pergerakan kendaraan dinas.
“Kalau 196 mobil saja bisa hilang, bagaimana dengan aset-aset lain yang nilainya mungkin lebih besar tapi tak kasatmata?” ujar seorang warga yang mengikuti proses apel.
Bupati Lucky Hakim pun menyatakan siap membuka ruang koordinasi dengan Kejaksaan, bahkan siap melaporkan jika menemukan unsur penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
“Kami akan bersih-bersih birokrasi. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak,” tegasnya.
