DiksiNasi, CIAMIS — Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat, Widhy Kurniatun, memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi saat massa SAPMA Pemuda Pancasila Ciamis melontarkan banyak dugaan dan tudingan padanya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di halaman Kantor KCD 13, menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta penggiringan perusahaan travel dalam pelaksanaan studi tour sekolah.
Namun, alih-alih menjelaskan atau membantah secara gamblang, Widhy memilih menghindar dari substansi persoalan.
“Saya pikir saya tidak melakukan hal-hal di luar jalur. Saya bekerja sesuai dengan track-nya,” ucapnya singkat. Kamis, (17/07/2025).
Ketika massa memutar rekaman audio yang berisi dugaan permintaan amplop pada pihak sekolah, Widhy pun menolak menjawab secara tegas.
“Saya tidak tahu rekaman itu. Rekaman apa? Saya tidak tahu lah rekaman itu,” jawabnya singkat, tanpa menjelaskan lebih jauh.
Rekaman Jadi Bukti, Kepala KCD Tetap Tak Gentar
Aksi yang membludak dengan ratusan pelajar dan mahasiswa ini memutar bukti rekaman percakapan yang kuat dugaan, melibatkan pihak KCD dengan kepala sekolah.
Dalam rekaman tersebut, disebutkan bahwa akan mengabaikan layanan pendidikan jika tak ada “amplop” yang menjadi upeti.
Bahkan, terdengar adanya protes dari pihak KCD karena jumlah yang tersedia hanya Rp100 ribu.
SAPMA juga menuding adanya penggiringan sekolah ke biro perjalanan tertentu saat pelaksanaan studi tour, sebuah praktik yang mereka nilai sarat kepentingan.
Namun, meski bukti rekaman terdengar secara terbuka di hadapan publik, Widhy Kurniatun tetap memilih tidak menjawabnya secara substansi.
“Oh, saya tidak perlu menanggapi,” katanya, tanpa raut penyesalan.
Tak Menggubris Desakan Mundur, Widhy Tegaskan Tak Akan Mundur Sepihak
Tuntutan agar Widhy segera mengundurkan diri dari jabatannya, menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Massa SAPMA menyebut kepemimpinan Widhy sebagai simbol gagalnya pelayanan pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Namun, Widhy secara tegas menolak mengundurkan diri, dengan dalih bahwa dia adalah bagian dari birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika menganggap kinerja kami kurang memuaskan. Tapi soal jabatan, kami ini birokrat Pemprov. Jadi kami serahkan semua itu ke pimpinan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dari massa.
SAPMA menyebut jawaban itu sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Kami tidak butuh jawaban normatif. Kami butuh tindakan nyata!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
