Penyegelan Kantor Secara Simbolik, Kepercayaan Publik di Titik Nol
Sebagai bentuk mosi tidak percaya, massa SAPMA menggembok dan menyegel kantor KCD 13.
Aksi tersebut bukan sekadar teatrikal, melainkan simbol dari sikap publik yang merasa terkhianati oleh lembaga yang seharusnya melayani.
“Kami kecewa. Bahkan saat audiensi sebelumnya, soal snack saja menjadi persoalan, katanya pakai uang pribadi. Padahal itu uang rakyat. Ini bukan negara instruksi, ini negara hukum,” kata salah satu mahasiswa yang ikut aksi.
SAPMA menyatakan akan menyerahkan bukti rekaman kepada aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai bahan investigasi.
Butuh Evaluasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Mundur
Persoalan di KCD XIII bukan hanya soal siapa yang menjabat.
Akar masalahnya lebih dalam: lemahnya pengawasan, tidak adanya evaluasi berbasis kinerja, dan minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pola pelayanan.
Pakar tata kelola publik menyebut, jika Pemprov Jawa Barat tak segera merespons krisis ini dengan langkah serius maka akan berimbas ke unit lain.
Menurutnya, itu harus terjadi baik dalam bentuk evaluasi maupun rotasi pejabat.
Jika itu tidak terjadi, maka krisis kepercayaan ini akan terus membesar dan menjalar ke unit pendidikan lainnya.
“Ini bukan hanya soal Kepala KCD, tapi tentang budaya pelayanan publik yang sudah waktunya reformasi total,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Ciamis.
