Reporter: Bahtum – DiksinasiNews.co.id, MUSIRAWAS SUMSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) dinilai kurang optimal dalam hal pengisian pejabat administratif. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya kekosongan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang saat ini banyak diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) di Pemkab Mura.
Akibat dari terlalu banyak kekosongan dan rangkap jabatan itu, menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Koalisi Trisula-Kanti yang sempat melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, di Kantor Bupati Mura.
Massa Demonstran menilai, dampak dari kekosongan tersebut diduga dapat menghambat optimalisasi kinerja serta tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dari aksi demonstrasi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas, H David Pulung mengatakan, semua dalam proses pengisian jabatan untuk definitif.
“Sabar saja karena proses sedang berjalan, Insya Allah segera teratasi,” ungkap H David, Senin (12/12/2022).
Menurutnya, adanya PLT pada OPD di Pemkab Mura bukan disengaja. Melainkan ada prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengisian jabatan definitif.
“Kalau hari ini boleh diisi pasti diisi, itu ada prosesnya tidak seperti dulu lagi. Banyak daerah lain juga mengalami hal demikian,” jelasnya.
Dari beberapa data yang berhasil dihimpun oleh diksinasinews, rangkap jabatan di Pemkab Mura di antaranya :
1. Assisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Sekretaris Daerah,
2. Assisten Pemerintahan dan Kesra merangkap jabatan Kepala Dinas Pendidikan,
3. Kabag Hukum merangkap Assisten Administrasi Umum dan Keuangan,
4. Kepala BKPSDM merangkap Inspektur,
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan merangkap Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan,
6. Kepala Disperindag merangkap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
