DiksiNasi, Ciamis – Setiap bulan September, polemik terkait penayangan film “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” kembali mencuat di Indonesia.
Film yang pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) ini memang menyulut perdebatan panjang tentang akurasi sejarah dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kecaman KontraS
Beberapa pihak, termasuk lembaga seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengecam penayangan film tersebut.
Mereka menilai film ini sarat dengan unsur propaganda yang disebarkan oleh rezim Orde Baru dan tidak mencerminkan realitas sejarah yang sebenarnya.
Film ini menampilkan adegan kekerasan yang cukup vulgar, seperti penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan para perwira tinggi TNI oleh anggota PKI.
Adegan-adegan tersebut dianggap bisa menimbulkan trauma, terutama bagi penonton muda, serta memelihara kebencian terhadap kelompok tertentu.
Menurut KontraS, penayangan film ini melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS), yang melarang penayangan adegan kekerasan secara detail.
Tuntutan Perbaikan Sejarah yang Lebih Akurat
Lebih lanjut, lembaga tersebut menekankan pentingnya memajukan film-film sejarah yang lebih akurat dan seimbang, seperti karya-karya dokumenter yang menyuarakan perspektif korban peristiwa 1965.
Narasi tunggal yang tersaji dalam film G30S/PKI, banyak kalangan menilainya negatif.
Menurut mereka, hanya melanggengkan stigma terhadap korban serta keluarga yang terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut.
Perbedaan Pendapat
Namun, di sisi lain, sejumlah pihak masih menganggap pemutaran film ini sebagai pengingat akan bahaya ideologi komunisme yang pernah mengancam Indonesia.
Mereka berpendapat bahwa film ini penting sebagai bahan pembelajaran, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami langsung peristiwa G30S.
