Mereka mendesak pemerintah untuk memikirkan kembali kebijakan yang menurut mereka membebani mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Respon pemerintah atas desakan tersebut hadir dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.
Fikri, menegaskan perlunya evaluasi dan peningkatan tata kelola pembiayaan UKT.
“Kemendikbudristek harus menjawab kekhawatiran ini dengan solusi yang adil dan bijaksana. Sehingga tidak satu pun mahasiswa yang terhambat pendidikannya karena masalah biaya,” tegas Fikri dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa.
Ultimatum BEM SI
Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, memberikan ultimatum.
Dia meyebut, jika tidak ada kemajuan yang konkret dari pertemuan tersebut, mahasiswa siap untuk meningkatkan skala protes.
“Kami akan terus berjuang untuk keadilan biaya pendidikan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang hak dasar setiap warga negara. Antara lain, untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ucap Herianto dengan tegas.
Celotehan Warganet
Di tengah debat ini, masyarakat berharap pihak berwenang dapat mencapai solusi terbaik.
Solusi untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan tinggi, tanpa membebani mahasiswa secara tidak proporsional.
Udah mah UKT mahal, fasilitas ngga sesuai sama biaya kuliah, giliran yang lolos KIP-K salah sasaran lagii, ngga adil bgt. Minimal fasilitas sesuai dengan biaya yang udah mahasiswa keluarkan… pic.twitter.com/c4JzEmjTg1
— Jamal (@Jamaltaqqi) May 15, 2024
Akun @Jamaltaqqi menyebut, bahwa meskipun UKT Mahal, namun fasilitas yang mahasiswa dapat tidak sesuai.
“Udah mah UKT Mahal, fasilitas tak sesuai. Belum lagi, yang lolos KIP salah sasaran. Ini tidak adil, minimal mahasiswa mendapat fasilitas sesuai” ujarnya.
Keseimbangan antara pembiayaan pendidikan dan aksesibilitasnya menjadi kunci utama dalam menyelesaikan dilema ini.
