“Ini bukan sekadar inefisiensi, tetapi juga praktik bancakan yang memanfaatkan celah dalam proyek digitalisasi daerah. Beberapa vendor bahkan menawarkan produk dengan harga yang jauh di atas standar, tanpa ada transparansi dan evaluasi manfaat,” ujar Deni Wiranda, pengamat politik dari Bandung.
Proyek Software: Lahan Basah bagi Pejabat Nakal?
Deni, menilai proyek software di daerah kerap menjadi lahan korupsi yang sulit terdeteksi.
“Tidak seperti pengadaan fisik yang mudah diaudit, pengadaan software sering kali memiliki spesifikasi teknis yang sulit dipahami oleh kebanyakan auditor, sehingga ruang gelap bagi praktik mark-up menjadi lebih luas,” ungkapnya.
Ia menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengadaan teknologi informasi di pemerintahan daerah.
“Selama ini, proyek-proyek ini hanya menguntungkan segelintir orang, sementara manfaat bagi masyarakat nyaris tidak terasa. Jika benar-benar ingin menerapkan efisiensi, sektor ini seharusnya menjadi prioritas untuk mendapatkan audit dan pemangkasan,” tegas Deni.
Langkah Konkret
Alih-alih terus mengalokasikan anggaran untuk proyek software tanpa hasil nyata, pemerintah pusat perlu mengambil langkah konkret, seperti:
- Audit menyeluruh terhadap seluruh proyek software di daerah untuk mengidentifikasi inefisiensi dan potensi penyelewengan.
- Standarisasi sistem digitalisasi pemerintahan agar tidak terjadi pengadaan aplikasi serupa di setiap daerah.
- Mekanisme transparansi dan keterlibatan publik, termasuk pengawasan independen terhadap pengadaan software.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran, pemborosan di sektor digital ini tak boleh luput dari perhatian.
Jika tidak mendapat penanganan serius, digitalisasi pemerintahan juga akan menjadi pisau bermata dua.
Yang seharusnya membawa kemajuan, justru hanya menjadi mesin penguras uang rakyat tanpa manfaat yang jelas.
Komentar