Pakar hukum Profesor Hikmahanto Juwana menegaskan bahwa eksekutif perusahaan, terutama di BUMN, akan takut mengambil risiko jika selalu berada dalam bayangan ketakutan kriminalisasi.
“Direksi BUMN tidak akan bisa berkembang jika keputusan bisnisnya mendapat perlakuan kriminalisasi. Mereka jadi menghindari risiko, yang berakibat sulitnya mencetak dividen signifikan dan melakukan inovasi,” kata Hikmahanto. Rabu, (22/05/2024).
Perlu Tindakan Tegas dan Perlindungan
Namun, jika ada penyelewengan yang terbukti, tindakan tegas tetap harus menjadi efek jera.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono menyatakan bahwa kerugian perusahaan bukan tanggung jawab direksi jika keputusan bisnis diambil dalam kewenangan dan tanpa benturan kepentingan.
“Keputusan itu terjadi dalam kewenangan, terlaksana tanpa benturan kepentingan dan sungguh-sungguh untuk kepentingan terbaik dari perseroan. Jadi, kalau kerugian itu timbul dan memenuhi Business Judgement Rule, itu adalah kerugian bisnis. Tidak memiliki risiko hukum bagi yang bersangkutan,” tegas Feri.
Penegakan Hukum dan Kualitas Institusi
Ekonom senior Faisal Basri menyoroti bahwa kriminalisasi keputusan bisnis di BUMN sering terjadi karena buruknya penegakan hukum di Indonesia.
“Hampir mustahil Indonesia ekonominya bagus kalau institusinya buruk,” katanya.
Ia juga mengingatkan dampak kasus mantan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, yang membuat direksi BUMN takut mengambil risiko bisnis.
“Terlepas dari kasus Karen, direksi Pertamina sekarang tidak mau ambil risiko, takut mengalami hal serupa. Ini fakta. Lihat saja sekarang lifting minyak tinggal 606.000 barel per hari,” ujar Faisal.
Kasus Karen Agustiawan terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun.
Penutup
Kasus ini, menggambarkan kompleksitas masalah keuangan BUMN dan risiko kriminalisasi terhadap keputusan bisnis.
Solusi nyata adalah penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap eksekutif agar mereka bisa mengambil keputusan bisnis tanpa takut kriminalisasi, demi kemajuan BUMN dan perekonomian nasional.
