Transformasi Digital Butuh Strategi Transisi yang Adil
Digitalisasi memang tak terhindarkan.
Namun tanpa strategi transisi yang inklusif dan adil, bank berisiko menimbulkan disrupsi sosial.
Menurut pengamat, pemerintah harus hadir lebih kuat—tidak sekadar memberikan lampu hijau kepada bank untuk efisiensi.
“Transformasi bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga keadilan. Tanpa itu, kita bisa saja menghadapi gelombang PHK diam – diam yang dampaknya baru terasa saat sudah terlambat,” tuturnya.
PHK: Risiko Nyata yang Belum Terukur
Meski OJK bersikeras bahwa “belum ada potensi PHK massal yang menimbulkan persoalan serius,” fakta di lapangan menunjukkan penurunan drastis jumlah kantor dan realokasi yang belum mendapat verifikasi dari publik.
OJK memastikan bahwa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak menjadi ancaman besar.
Menurut Dian, proses pengurangan pegawai telah terantisipasi melalui pelatihan ulang dan realokasi tenaga kerja ke unit bisnis lain dalam lingkup bank.
“Bank-bank telah mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk pemberian kompensasi yang layak,” jelasnya.
Perlu adanya transparansi agar masyarakat bisa menilai apakah digitalisasi benar-benar menjanjikan, atau sekadar mempercepat automasi yang mengorbankan manusia.
