Pada tahun 2021 pemerintah telah membuka seleksi bagi 1 juta guru honorer atau non-PNS untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Bahkan para peserta seleksi sudah “dimanjakan“ materi pembelajaran mandiri secara daring yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud.
Persoalan muncul karena rekrutmen tidak menyertakan dengan menganalisis aspek sosiologi masyarakat yang mana GGD tersebut akan bekerja.
Dalam analisis sederhana, kebijakan GGD tersebut akan memunculkan gesekan antara guru baru (GGD) dan guru lokal yang sudah bertahun-tahun, mungkin juga belasan tahun belum menjadi PNS.
Artinya kebijakan yang baik jangan sampai menimbulkan persoalan yang makin problematis yang pada akhirnya bukan menyelesaikan persoalan utama.
Dengan kebijakan tersebut, kita berharap jangan sampai keberadaan guru honorer yang sudah bertransformasi menjadi guru PPPK hanya ganti baju saja, agar pemerintah dapat melepas tanggungjawabnya mensejahterakan guru.
Meski bukan solusi jitu, semoga nasib mereka yang kita cintai bukan untuk tersakiti lagi setelah belasan tahun menanti hidup dalam kesejahteraan.
Bagaimanapun kita tidak dapat memandang sebelah mata guru honorer yang sudah berkorban mendidik siswa hingga para siswanya berkata sentuhan kasih sayang guru bahkan memiliki penghasilan yang lebih baik dari gurunya.
