DiksiNasi, Ciamis – Presiden Prabowo Subianto kembali menggulirkan usulan evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung.
Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Prabowo menilai sistem tersebut lebih efisien dan menekan biaya politik yang selama ini dia nilai terlalu besar.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, tidak keluar duit banyak,” ujar Prabowo. Kamis, (12/12/2024).
Wacana ini menuai beragam respons dari berbagai kalangan, termasuk partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tokoh masyarakat.
Mayoritas menyetujui gagasan tersebut, meskipun menekankan perlunya kajian mendalam untuk mengantisipasi dampak buruk.
PDI-P: Evaluasi Pilkada Langsung Harus Mendalam
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menindaklanjuti usulan tersebut.
Menurutnya, sistem pilkada langsung lahir sebagai respons atas praktik jual beli dukungan dalam pemilihan melalui DPRD di masa lalu.
“Maka kalau sekarang muncul pikiran lain, sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru),” ujar Ganjar, Jumat (13/12/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan aturan agar hasil pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, tetap berintegritas.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi bagi daerah yang belum siap melaksanakan pilkada langsung, terutama di wilayah dengan indeks demokrasi rendah.
PKS dan PKB Sepakat, Namun dengan Catatan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung wacana tersebut.
Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul Sembiring, beralasan pilkada langsung terlalu mahal dan sering memecah masyarakat.
“Secara pendapat pribadi saya setuju, pilkada kabupaten/kota dilakukan via DPRD,” ungkap Tifatul.
Ketua Harian DPP PKB, Ais Syafiah Ashar, mengklaim partainya sejak lama mendorong kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, gubernur lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak perlu dipilih secara langsung.
Namun, ia mengingatkan potensi politik uang di tingkat elite partai tetap harus mendapat pengawasan.
