Evaluasi Pilkada Langsung dengan Dipilih DPRD: Efisiensi atau Kemunduran Demokrasi?
Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Mencuat
MUI: Gagasan Realistis
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyambut baik gagasan Prabowo. Menurutnya, sistem pilkada langsung saat ini memiliki banyak kelemahan, seperti tingginya biaya demokrasi dan potensi konflik horizontal.
“Gagasan penyederhanaan sistem yang Presiden Prabowo sampaikan perlu mendapat apresiasi. Pertimbangannya sangat empiris dan realistis,” ujar Niam. Sabtu, (14/12/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa MUI dalam Ijtima Ulama 2012 di Cipasung, Jawa Barat, telah mengusulkan alternatif metode pemilihan yang tetap menjaga prinsip demokrasi dan mendatangkan kemaslahatan.
KPU: Momentum Evaluasi
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menilai wacana ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pemilu di Indonesia.
Ia mencatat partisipasi pemilih yang menurun menjadi salah satu tantangan pilkada langsung.
“Diskursus ini penting. Langkah apapun yang kita ambil harus berawal dari aturan yang menjadi prolegnas,” kata Afif, Jumat (13/12/2024).
Mahfud MD: Pilkada Langsung Mahal dan Jorok
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai evaluasi pilkada langsung memang perlu.
Ia menyebut sistem ini tak hanya mahal, tetapi juga penuh dengan praktik kecurangan.
“Bagus untuk dievaluasi. Sistem yang sekarang ini selain mahal, juga jorok,” ujarnya. Namun, ia menekankan perlunya diskusi mendalam sebelum mengambil keputusan besar.
Kesimpulan: Efisiensi Versus Demokrasi
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi perdebatan panas di tengah upaya Indonesia memperkuat demokrasi.
Meskipun sebagian menganggap lebih efisien, banyak pihak menekankan pentingnya memastikan bahwa sistem tersebut tidak mengorbankan partisipasi rakyat dan integritas demokrasi.
Dengan berbagai pendapat yang mengemuka, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa evaluasi berlangsung secara komprehensif.
Tentu saja, harus melibatkan semua pemangku kepentingan, dan tetap menjunjung prinsip demokrasi yang menjadi fondasi bangsa.
