SOP, Juklak, dan Juknis Bukan Hiasan
Bagi saya, pengabaian terhadap juknis dan SOP adalah bentuk pembangkangan terhadap amanat negara.
Dokumen teknis yang disusun oleh BGN bukan sekadar tumpukan kertas birokrasi.
Itu panduan kerja.
Itu kontrak moral.
Itu jaminan agar MBG tidak jadi proyek asal jalan.
Kepala dapur, yayasan mitra, dan semua pihak yang terlibat wajib membaca dan menjalankan juklak secara harfiah.
Setiap menu harus disusun oleh tenaga gizi. Setiap bahan baku harus dicek mutunya.
Proses masak dan distribusi harus mengikuti alur yang telah ditentukan, termasuk waktu masak, pengepakan, hingga pengecekan sensorik (warna, bau, rasa).
“Jangan jadikan dapur sebagai tempat pembiaran. Jadikan dia jantung etika publik.”
Bangsa Ini Tidak Butuh Proyek Amal, Tapi Keadilan Gizi
Program MBG hanya akan punya makna jika ia menjangkau mereka yang paling berisiko: anak-anak di desa, ibu menyusui di daerah 3T, siswa miskin yang tak pernah tahu rasanya buah segar.
Dan saya tegaskan: MBG bukan proyek amal pemerintah.
Ini adalah bentuk keadilan negara kepada rakyatnya yang paling rentan.
Maka pelaksanaannya harus bersih, transparan, partisipatif, dan manusiawi.
Jangan ada praktik “beli murah, untung banyak” di dapur anak-anak miskin.
Kalau dapur MBG jadi ladang korupsi rasa, saya tidak akan diam.
Catatan Penutup:
Saya, Prima MT Pribadi, sebagai aktivis yang berpihak pada rakyat kecil dan hak-hak anak bangsa, menyerukan kepada semua pemangku kepentingan: Ayo kawal program ini dengan mata terbuka, dengan hati yang jernih, dan dengan nurani yang tidak bisa dibeli.
Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan di ruang kelas, tapi juga di dapur-dapur tempat makan anak-anak disiapkan.
Oleh: Prima MT Pribadi, Aktivis Poros Indoor
Segala isi dan pernyataan dalam tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi hanya bertanggung jawab pada gaya penyajian dan format naskah, tanpa turut serta dalam substansi atau opini yang disampaikan.
Komentar