DiksiNasi, Jakarta – Sejumlah nama terkenal, akan mengisi jajaran menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, untuk posisi menteri dan wakil menteri di kabinetnya periode 2024-2029.
Pemanggilan ini berlangsung pada 14-15 Oktober 2024, dengan lebih dari 100 tokoh yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi strategis.
Daftar Nama Calon Menteri
Beberapa tokoh yang dipanggil di antaranya berasal dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN).
Mereka dinilai memiliki kinerja baik di posisi masing-masing dan dipercaya untuk kembali mengisi jabatan di pemerintahan baru.
- Sri Mulyani: Menteri Keuangan di kabinet Jokowi, kembali memimpin Kemenkeu.
- Zulkifli Hasan: Ketua Umum PAN, disebut-sebut akan berfokus pada swasembada pangan.
- Erick Thohir: Menteri BUMN, menurut prediksi tetap memimpin kementerian yang sama dengan tanggung jawab yang lebih besar.
- Bahlil Lahadalia: Menteri ESDM, kemungkinan besar masih bertugas di sektor energi.
- Agus Gumiwang: Menteri Perindustrian, akan terus fokus pada pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Prabowo.
Daftar Nama Calon Wakil Menteri
Tokoh-tokoh yang dipanggil untuk posisi wakil menteri terdiri dari kalangan politisi hingga profesional, seperti:
- Thomas Djiwandono: Wamenkeu, bagian dari tim keuangan bersama Sri Mulyani.
- Suahasil Nazara: Wamenkeu saat ini, tetap berada di posisi yang sama.
- Kartika Wirjoatmodjo: Wamen BUMN, kembali bertugas membantu Erick Thohir.
- Raffi Ahmad: Selebriti dan pengusaha, mengisi posisi sebagai Wamen untuk memperkuat keterhubungan dengan masyarakat muda.
Analisis CSIS terhadap Komposisi Kabinet
Arya Fernandes dari CSIS menyebut Prabowo akan mempertahankan sejumlah menteri dari era Jokowi.
Hal ini terjadi karena beberapa tokoh dia anggap fit dengan posisinya dan memiliki pengalaman yang kuat.
Menurut Arya, ada juga dilema bagi Prabowo dalam mengakomodasi banyak partai politik pendukung, yang menyebabkan kabinet gemuk.
