BPN Kota Tasikmalaya Berpotensi Terjerat Pidana, Dugaan “MALADMINISTRASI” Penerbitan Sertifikat Tanpa Libatkan Pemilik Batas Tanah Mencuat

DIKSI NEWS43 Dilihat

DiksiNasinews.co.id,Kota Tasikmalaya – BPN Kota Tasikmalaya, terancam terjerat oleh pidana, atas dugaan maladministrasi yang mereka lakukan. Penerbitan sertifikat tanpa melibatkan pemilik tanah yang berbatasan, terjadi antara Drs. Onih Sumiati, seorang pensiunan ASN dengan tetangganya.

BPN Kota Tasikmalaya Terancam Jeratan Pidana Gegara Sertifikat
BPN Kota Tasikmalaya Terancam Jeratan Pidana Gegara Sertifikat
Onih mengadukan kejadian tersebut ke Ombudsman, dia menilai kinerja aparat pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan kurang optimal.

Onih membuat laporan terkait permasalahan tersebut dengan harapan adanya perbaikan dari ATR BPN serta pemerintahan Kelurahan serta Kecamatan. Jum’at, (18/08/2023).

Permasalahan bermula karena tanah milik Bu Onih, masih dalam bentuk AJB belum dapat dipecah untuk membuat SPPT-PBB hingga saat ini. Ditambah lagi, tetangga yang berbatasan dengan tanah Bu Onih telah memiliki sertifikat tanah selama beberapa tahun belakangan ini.

Bu Onih mengajukan pertanyaan kepada pihak kelurahan apakah sertifikat tanah di BPN dapat dikeluarkan tanpa melibatkan tetangga yang berbatasan? Namun, komunikasi dengan kelurahan terputus, sehingga Bu Onih mengirim surat kepada BPN Kota Tasikmalaya untuk meminta klarifikasi mengenai hal ini.

Bu Onih khawatir bahwa tanah miliknya dapat diambil oleh tetangga yang berbatasan karena dalam proses pengukuran tanah, Bu Onih sebagai tetangga tidak diikutsertakan.

“Terus terang saya kuatir, nasib tanah saya bagaimana? Kenapa ketika pengukuran saya tidak mengetahuinya?” ujar Onih.

Ketika berbicara dengan BPN Kota Tasikmalaya seminggu sebelumnya, BPN menjelaskan bahwa dalam pengukuran untuk sertifikat tanah atas nama Dedi Supriadi yang telah terjual kepada pihak lain, tidak perlu melibatkan tetangga batas karena pengukuran sudah terjadi sebelumnya dan Bu Onih mengetahuinya.

Endra keponakan Onih, melakukan pendampingan pada saat melakukan pelaporan.

Endra mempertanyakan Peraturan Menteri Agraria, bahwa tidak perlu persetujuan tetangga batas dalam proses pengukuran pasca penjualan tanah. Dia menekankan pentingnya penjelasan resmi tertulis dari BPN Kota Tasikmalaya.

“Jika, Ada Peraturan Menteri Agraria yang menentukan tidak perlu ada lagi sepengetahuan/sepersetujuan tetangga batas pada saat pengukuran proses pensertifikatan pasca penjualan sebidang tanah a.n Dedi Supriadi kepada oranglain, saya mohon untuk ditulis secara formal/resmi dengan memakai Korp BPN kota Tasikmalaya” tegas Endra.

Selanjutnya, Endra mencari regulasi terkait kehadiran tetangga batas dalam pengukuran tanah saat ada transaksi jual-beli.

Dia menegaskan bahwa jika aturan tersebut ada, maka harus tertulis secara resmi. Pada pertemuan tersebut, salah satu pegawai BPN yang hadir mengakui bahwa dia melakukan tugasnya sesuai undang-undang.

“Seharusnya, kalau memang ada peraturannya tuliskan saja, biar kami warga masyarakat mengetahuinya” tambah Endra.

Begitu juga, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan panduan yang relevan.

Pasal 18 menjelaskan tentang penetapan batas tanah yang sudah memiliki hak tetapi belum terdaftar, sedangkan Pasal 19 mengatur pengukuran batas tanah jika tidak ada kesepakatan antara pemilik tanah yang berbatasan.

Setelah pertemuan dengan BPN Kota Tasikmalaya, Bu Onih berencana melaporkan kejadian ini ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat serta kepada Ombudsman-RI karena dugaan maladministrasi di Kota Tasikmalaya.

Dia juga akan mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden Jokowi untuk mengungkapkan dugaan kurangnya pelayanan dari aparatur pemerintah di Kota Tasikmalaya, terutama di kelurahan dan kecamatan.