“Kami seperti tidak ada fungsinya, bahkan mereka tidak melibatkan kami dalam perencanaan” ujar Doni menirukan keluhan BPD.
Doni juga mengkritik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) karena kurangnya keterlibatan mereka dalam memantau dan mengkaji penggunaan anggaran oleh desa. Dia berpendapat bahwa DPMD seharusnya lebih berperan aktif dalam memeriksa ketika desa mengajukan proposal penggunaan anggaran.
“Seharusnya DPMD tidak asal, ketika Desa melakukan pengajuan apakah mereka tidak melakukan pengkajian terlebih dahulu?” heran Doni.
Agus Dedi Kurniadi, Analis Kebijakan Muda dari Inspektorat, menerima laporan dari Doni Martin dan menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani kasus ini.
“Kami, ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melayangkan laporan. Secepatnya kami akan melakukan beberapa tindakan sesuai prosedur yang berlaku” singkat Agus.
Langkah Doni Martin untuk melaporkan dugaan korupsi ini, adalah contoh nyata peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan akuntabilitas pengelolaannya. Semoga langkah-langkah ini akan membantu mengatasi permasalahan korupsi yang mengganggu pembangunan di tingkat desa.
