DiksiNasi, Medan – Kampanye calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menuai kritikan setelah ia membahas masalah infrastruktur jalan di Mandailing Natal.
Menantu Presiden Jokowi itu dinilai bertindak seolah memiliki otoritas layaknya seorang presiden dalam perbaikan jalan.
Bobby Nasution Dikritik: Kampanye Layaknya Presiden
Juru bicara pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan bahwa Bobby Nasution mencoba memposisikan dirinya seakan mampu mengambil alih kewenangan yang seharusnya berada di bawah pemerintah pusat dan daerah.
Sutrisno mengungkapkan bahwa Bobby seolah mengklaim mampu memperbaiki tiga ruas jalan provinsi, serupa dengan yang ia lakukan di Medan.
“Bobby Nasution harus memahami, pilkada bukan ajang pamer kekuasaan seperti superman yang bisa melakukan segalanya. Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang sesuai aturan, bukan seseorang yang mengklaim bisa melampaui batas-batas kewenangannya,” ujar Sutrisno. Kamis (03/10/024).
Bobby Bandingkan APBD Medan dengan Sumut
Kritikan juga muncul saat Bobby membandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara dengan APBD Kota Medan.
Menurut Bobby, APBD Sumut yang mencapai Rp 14 triliun, dengan setengahnya digunakan untuk belanja pegawai, masih bisa menyisakan anggaran sebesar Rp 35 triliun dalam lima tahun untuk memperbaiki jalan.
Namun, Sutrisno menilai perbandingan ini tidak tepat.
“Bobby sama sekali tidak paham, APBD Sumut bukan hanya untuk perbaikan jalan. Ada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Belum lagi anggaran yang harus dialokasikan ke kabupaten/kota,” tambahnya.
Sutrisno Ingatkan Bobby
Sutrisno mengingatkan Bobby bahwa kampanye adalah sarana untuk menyampaikan ide dan program, bukan sekadar pamer kekuasaan.
Menurutnya, calon gubernur harus memahami peran dan wewenang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Setiap calon kepala daerah harus membaca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak hal yang lebih penting daripada sekadar gimik,” tegasnya.
Kisah Edy Rahmayadi dan Utang Rp 1,7 Triliun
Sementara itu, calon gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengenang tantangan awal ketika menjabat sebagai gubernur pada 2018.
Ia harus menghadapi, utang daerah sebesar Rp 1,7 triliun yang harus segera dia bayar.
