Widhy: Tidak Pernah Mengarahkan, Semua Lewat Kasubag
Merespons tudingan tersebut, Widhy membantah keras bahwa dia mengarahkan sekolah menggunakan biro perjalanan tertentu.
Ia menegaskan, proses izin kegiatan sekolah tidak langsung melibatkan dia.
“Kami tidak pernah menyuruh atau merekomendasikan biro perjalanan mana pun. Semua izin kegiatan sekolah melalui kasubag, bukan ke saya langsung,” kata Widhy.
Ia juga menyebutkan bahwa sejak Januari 2025, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan larangan study tour.
Namun jika tetap berlangsung, KCD hanya menyarankan agar kegiatan terjadi di dalam wilayah Jawa Barat.
“Saya tidak punya hubungan dengan biro mana pun,” tegasnya.
Kritik Tajam: Widhy Seperti Tidak Siap Menjawab
SAPMA menyebut jawaban-jawaban yang Widhy berikan, terkesan menghindar dan tidak menjawab esensi persoalan.
Bahkan, Rizal mempertanyakan kapasitas Widhy dalam memimpin KCD XIII.
“Kalau memang tidak siap atau tidak mampu menjawab dengan jujur, lebih baik mundur saja. Tidak perlu menunggu masyarakat atau mahasiswa memaksa,” ucap Rizal.
Ia juga menyinggung buruknya kinerja KCD dalam pengurusan izin operasional sekolah.
Menurutnya, banyak SMK yang belum mengantongi izin karena tidak adanya kejelasan dari pihak KCD.
“Seharusnya KCD menyampaikan kendala secara gamblang, bukan justru menyulitkan sekolah dengan proses yang berbelit,” tukas Rizal.
Dalih Panjang Soal Sejarah, Tugas, dan Kewenangan
Usai audiensi, Widhy kembali memberikan penjelasan panjang lebar.
Ia menyebut pentingnya komunikasi runtut dan sejarah dalam setiap kebijakan.
“Harus ada runtutan sejarah. Semua kebijakan pasti ada sejarahnya, ada konteksnya. Kami ini manusia biasa, bukan malaikat,” ujar Widhy.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab KCD tidak hanya pada pembelajaran, tapi juga kepegawaian dan administrasi.
Beberapa kewenangan, terutama yang krusial, tetap berada di bawah otoritas provinsi.
“Pendidikan bukan hanya urusan KCD, tapi urusan bersama. Masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan,” pungkas Widhy.
