Ia mengkritik keras penggunaan anggaran Pokir yang tidak memiliki kejelasan terkait kriteria penerima maupun hasil akhir yang diharapkan.
“Output dan outcome dari hibah ini sering tidak jelas, bahkan hanya menjadi pemborosan yang tidak produktif,” tambah Alif.
Bansos Harus Tetap Ada dengan Penyaluran Tepat Guna
Berbeda dengan anggaran Pokir, Alif melihat Bansos sebagai instrumen penting dalam mendukung organisasi dan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, penghapusan Bansos justru dapat menghambat organisasi seperti Pramuka, Dharma Wanita, atau kelompok sosial lainnya yang bergantung pada dana tersebut untuk keberlanjutan program mereka.
“Bansos itu punya potensi luar biasa jika mendapat pengelolaan secara transparan dan tersalurkan ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan. Masalahnya bukan pada keberadaan Bansos, melainkan pada pengawasan dan evaluasinya,” jelas Alif.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan penyaluran Bansos berlangsung dengan mekanisme yang jelas dan akuntabel agar tidak terjadi penyalahgunaan.
“Ini berbeda dengan anggaran Pokir ke media yang justru lebih banyak membawa manfaat kepada pihak tertentu ketimbang masyarakat luas,” tegasnya lagi.
Ajakan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Alif mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih fokus pada evaluasi anggaran Pokir, khususnya hibah ke media.
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan lembaga terkait lainnya untuk memeriksa dengan cermat alokasi anggaran tersebut.
“Sudah saatnya kita berhenti membuang anggaran pada hal-hal yang tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Hibah ke media tanpa kualifikasi jelas harus berhenti. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas untuk menyehatkan APBD, mulai dari transparansi dan akuntabilitas anggaran,” tegasnya.
Usulan penghapusan Bansos oleh Ketua DPRD memang memunculkan diskusi serius tentang prioritas anggaran daerah.
Namun, kritik Muhammad Alif menggarisbawahi bahwa masalah utama bukan pada keberadaan Bansos, melainkan pada pengelolaan anggaran lainnya yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Dalam situasi ini, langkah evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Pokir dan hibah ke media menjadi hal yang sangat mendesak.
Dengan begitu, anggaran daerah dapat terlaksana secara lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
