Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusut investasi fiktif di PT Taspen, yang melibatkan dana hingga Rp1 triliun.
Kasus PT Taspen tersebut, kini menyeret Direktur Utama perusahaan tersebut, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, sebagai tersangka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan BUMN masih menyimpan celah besar bagi praktik korupsi.
“Jika skandal seperti ini terus terjadi, maka reformasi sistem pengawasan dan pengelolaan di perusahaan negara harus menjadi prioritas utama,” ujar seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.
Reformasi Tata Kelola: Mampukah Pemerintah Bertindak Tegas?
Dengan semakin banyaknya kasus korupsi di BUMN, publik menanti langkah konkret dari pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mencegah serta menindak tegas para pelaku.
Publik, mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem audit internal, memperketat mekanisme pengawasan proyek.
Tak lupa, pemerintah juga harus memastikan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, perlu adanya tindakan lebih tegas terhadap individu-individu yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi di BUMN.
Hal tersebut, termasuk kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengembalikan kerugian negara.
Penyelidikan terhadap dugaan korupsi di PLN masih berjalan, dan publik menunggu kejelasan lebih lanjut terkait kasus ini.
Namun, satu hal yang pasti—kepercayaan terhadap perusahaan pelat merah tengah berada di titik kritis.
Apakah ini akan menjadi momentum bagi reformasi nyata, atau sekadar skandal lain yang berlalu begitu saja?
Waktu yang akan menjawab.
